Revisi tata ruang saat ini menjadi sangat dinamis karena adanya dinamika programing yang cukup tinggi dan terdapat Major Project (MP) serta program strategis yang tidak masuk dalam rencana tata ruang. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pembebasan tanah dan pembangunannya. Karena itu, penting untuk dilakukan kerjasama dalam penyusunan Kajian Dampak dan Mitigasi Proyek Prioritas Strategis Nasional di seluruh sektor, termasuk Binamarga dan SDA. Kajian tersebut diperlukan sebagai masukan peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang RTR sehingga tidak ada masalah dalam implementasinya. Demikian disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Aria Indra Purnama dalam pembukaan Focus Group Discussion FGD Pembahasan Dampak dan Mitigasi Proyek Prioritas Strategis Nasional (PPSN) di Jakarta, (20/7)
Kegiatan FGD ini menghadirkan Narasumber Kasubdit Keterpaduan Pola PSDA Direktorat Sistem dan Strategi PSDA Kementerian PUPR, Adi Pramudyo. Menurutnya, Program Utama SDA terkait pembangunan bendungan, embung situ dan danau, penyediaan air baku, pembangunan irigasi dan rawa, pengendalian daya rusak, dan pengendalian lumpur Sidoarjo. Sementara PSN terkait SDA terdiri dari 51 Pembangunan Bendungan dan 6 Pembangunan Jaringan Irigasi serta proyek pembangunan tanggul penahan banjir NCICD. Menurut Adi, perlu dukungan RTR terhadap PSN Sektor SDA agar proyek yang belum ada dalam RTRW dapat dimasukan dalam Proses Peninjauan Kembali RTRW. “Diperlukan penetapan zona perlindungan air tanah dan infrastruktur SDA untuk menjaga alih fungsi serta penetapan zona banjir dan konservasi,” ujar Adi.
Subkoordinator Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Fadil Arif Nadia, turut hadir sebagai narasumber FGD. Fadil menyampaikan bahwa saat ini Binamarga fokus pada proyek jalan tol dengan target 2.500 km jalan tol baru sampai tahun 2024. Adanya perubahan kebijakan dan kawasan terkait membutuhkan penyesuaian dalam lokasi pembangunan infrastruktur dan penyelesaian masalah pengadaan tanah. “Program pengembangan jalan tol dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, readiness criteria, status PPJT progress tanah dan progress konstruksi,” pungkas Fadil. Fadil juga menegaskan tentang pentingnya menjaga informasi pengembangan jalan untuk menghindari kenaikan harga tanah yang tinggi.
Kasubdit Pemanfaatan KSN Wilayah II, Andri Hari Rochayanto menyampaikan bahwa Informasi proyek strategis nasional yang belum diakomodasi oleh RTR dibutuhkan untuk melihat apakah PSN yang ditetapkan sudah sesuai dengan yang di rencanakan dan ontrack/on schedule agar dapat dilakukan penyesuaian program serta identifikasi dan mitigasi dampak PSN untuk meningkatkan kualitas Penataan Ruang dan menghindarkan stigma bahwa Tata Ruang menghambat pembangunan.
Lebih lanjut, Andri menekankan kembali tentang pentingnya keakuratan data dan kerjasama dalam menyusun Kajian Dampak dan Mitigasi Proyek Prioritas Strategis Nasional.
Sumber : Dit. pemanfaatan ruang