Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menjadi hal penting dalam menciptakan keterpaduan program antarsektor. Pendekatan spasial/keruangan yang mengacu Rencana Tata Ruang dapat memberikan kepastian pada setiap program yang dilaksanakan. Melalui integrasi yang baik, fokus sasaran kewilayahan dan adanya sinergitas antar program pembangunan, pembangunan infrastruktur dapat terwujud. Direktorat Jenderal Tata Ruang selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penjaringan Data dan Informasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2022 di Jakarta, (10/7).
Direktur Pemanfaatan Ruang Aria Indra Purnama menyampaikan bahwa terdapat temuan kasus ketidaksinkronan pelaksanaan program antar Kementerian/Lembaga. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang. “Dibutuhkan perhatian khusus oleh Pemerintah terhadap kasus-kasus ketidaksinkronan pembangunan tersebut sebab mengindikasikan adanya urgensi pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang,” pungkas Aria. Aria berharap dengan adanya dokumen ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun program yang selaras dengan prioritas nasional, sehingga mendorong keterpaduan program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada kerangka Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Kegiatan penjaringan data dan informasi ini membahas terkait Isu strategis dan target utama pada renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 yang disampaikan oleh Zevi Azzaino, perwakilan dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. Pada kesempatan yang sama, Sosilawati selaku perwakilan dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1 BPIW menjelaskan tentang daftar program pembangunan infrastruktur kewilayahan di beberapa Provinsi di Indonesia.
Inventarisasi rencana strategis dan program kerja bidang infrastruktur permukiman dan infrastruktur kewilayahan juga turut dipaparkan oleh Taufan Madiasworo perwakilan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta karya, Kementerian PUPR. Pada paparannya, Taufan Madiasworo menyampaikan overview arah kebijakan dan prioritas pembangunan terkait infrastruktur permukiman di tahun 2020-2024. “Targetnya adalah beberapa program unggulan pembangunan seperti penanganan kawasan kumuh, peningkatan akses air minum yang layak, penataan kawasan strategis pariwisata nasional dan peningkatan akses terhadap sarana prasarana permukiman.”
Pada bulan Juli, tahap penjaringan data dan informasi Kementerian/Lembaga telah dilakukan dan selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan lanjutan dengan K/L sektor/bidang lainnya. Tahap lainnya yaitu akan dilakukannya pembahasan sinkronisasi dengan daerah dan yang terakhir, akan dilaksanakan bilateral meeting dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk proses integrasi dan pelaporan hasil dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang untuk memastikan dokumen tersebut digunakan dalam mekanisme penyusunan RKP 2022.
Dengan tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang tidak hanya memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Tata Ruang namun juga bagi Kementerian/Lembaga lainnya. Bagi Kementerian ATR/BPN khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang tentu dapat memberikan kepastian terlaksananya rencana tata ruang sebagai perwujudan rencana struktur dan pola ruang yang telah disusun. Sementara bagi Kementerian/Lembaga, akan bermanfaat ketika melakukan penyusunan program kerja bersifat spasial/keruangan karena sudah diselaraskan dengan rencana tata ruang.
Sumber –>tataruang.atrbpn.go.id