Tol Sigli-Banda Aceh Miliki Enam Pintu

BANDA ACEH – Jalan tol Aceh, ruas Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) yang dijadwalkan pemancangan tiang pertama (ground breaking) pada 5 Agustus 2018 oleh Presiden Jokowi akan memiliki enam pintu masuk, yaitu lima di wilayah Aceh Besar dan satu di wilayah Pidie.

Informasi tentang jalan tol Aceh, ruas Sigli-Banda Aceh dilaporkan Kasatker PPK I Pengadaan Tanah Jalan Tol Aceh, Alfi kepada Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda saat meninjau lokasi persiapan ground breaking di Desa Teupien Batee, Blang Bintang, Aceh Besar, Senin (30/7).

Menurut Alfi, ruas tol Sigli-Banda Aceh atau Sibanceh memiliki enam pintu masuk yaitu lima di Aceh Besar (Kutabaro, Blangbintang, Indrapuri, Kota Jantho, dan Lembah Seulawah) dan satu di wilayah Pidie, yaitu di Padang Tiji.

Pembukaan pintu masuk untuk Kota Jantho, kata Alfi supaya jarak tempuh dari Kota Banda Aceh ke ibu kota Kabupaten Aceh Besar tersebut bisa lebih dekat. Sedangkan pembukaan pintu tol untuk Darussalam guna memecahkan kepadatan lalu lintas dari arah kota.

Mengenai lokasi ground breaking ruas Sigli-Banda Aceh sepanjang 74,2 kilometer, menurut Alfi sudah disiapkan sejak Mei 2018 oleh pihak PT Hutama Karya atau saat mereka mendapat informasi Presiden Jokowi akan berkunjung ke Banda Aceh usai Lebaran Idul Fitri lalu.

Informasi tentang Presiden Jokowi akan melaksanakan ground breaking proyek jalan tol Aceh pada 5 Agustus 2018 setelah Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Asisten II dr Taqwallah, mantan Kadis Investasi dan Promosi Aceh Ir Iskandar berkunjung ke Kantor Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Jakarta, dua pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, Menteri PUPR mengatakan kepada Plt Gubernur Aceh jika tidak ada halangan, Presiden Jokowi akan melakukan pemancangan tiang pertama untuk pekerjaan proyek jalan tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh pada 5 Agustus 2018 di Blang Bintang, Aceh Besar.

Menteri PUPR juga menginformasikan kepada Plt Gubernur Aceh bahwa tahapan pelaksanaan proyek jalan tol ini sudah mengalami kemajuan, terutama untuk tahapan di pusat, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) yang berada di bawah Kementerian PUPR, sudah melakukan penandatangan kontrak kerja dengan PT Hutama Karya selaku kontraktor yang akan membangun jalan tol Aceh, ruas Sigli-Banda Aceh.

Terkait masalah pembayaran tanah masyarakat di 74 desa dalam 10 kecamatan yang terkena ruas jalan tol tersebut, menurut Menteri PUPR, pihaknya sudah mengusulkan anggarannya kepada Menteri Keuangan sebesar Rp 350 miliar.

Pembayaran tanah masyarakat yang terkena jalan tol, dilakukan dengan dua cara yaitu dibiayai langsung oleh Pemerintah melalui Menkeu dan LMAN dan oleh kontraktor dengan menyediakan dana talangan.

“Karena ini penting dan sangat rawan terjadi pindah tangan hak atas tanah atau penjualan tanah yang telah masuk dalam daftar nominatif pembebasan kepada pihak ketiga dan seterusnya, maka Menteri PUPR harus mendesak Menkeu segera menyediakan dana pembebasan tanah,” kata Sulaiman Abda menanggapi proses ganti rugi lahan masyarakat.

Sumber –>> klik disini