BANDA ACEH – Diskusi publik yang digelar Jurusan Arsitektur dan Perencanaan FT Unsyiah (JAPFT) di Kafe Libri Gedung Perpustakaan Unsyiah, Jumat (27/7/2018) berjalan alot.
Forum yang diikuti para akademisi dan pemerhati lingkungan dan budaya itu menyoroti pembangunan panggung permanen di Taman Sari Banda Aceh.
Meskipun sebagian besar peserta diskusi menilai keberadaan panggung permanen di lokasi itu mengurangi persentase RTH, Dinas PUPR Kota Banda Aceh memastikan bahwa pembangunan tersebut dibutuhkan publik.
Hal itu disampaikan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Rahmatsyah Alam yang menjadi salah seorang narasumber diskusi.
Rahmatsyah mengatakan, sebagai RTH publik yang strategis di pusat kota, Taman Sari memiliki multiperan dalam menampung kegiatan sosial budaya dan ekonomi warga.
“Mengingat intensitas pentas seni dan budaya di Taman Sari, panggung ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran, sekaligus memfasilitasi warga kota yang akan menggelar pertunjukan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pembangunan tersebut masih dimungkinkan karena rasio antara luasan lahan terbangun dan tidak terbangun masih berkisar 80:20.
Rasio itu, lanjutnya, tidak menyalahi teknis penyelenggaraan RTH Publik dalam Permen Nomor 5 tahun 2008, dimana untuk taman kota disyaratkan 70-80 persen dari luas lahan untuk ruang terbuka tanpa perkerasan dan vegetasi.
“Sisa 20 sampai 30 persen dibolehkan untuk perkerasan dan bangunan pendukung fungsi RTH,” tukasnya.
Sumber : Serambinews.com